IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN AIR BERSIH DI KOTA PAREPARE

Dublin Core

Judul

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN AIR BERSIH DI KOTA PAREPARE

Deskripsi

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan penyediaan air bersih di Kota Parepare. Berdasarkan hal tersebut tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi kebijakan penyediaan air bersih di Kota Parepare yang dilihat dari aspek sumber daya, komunikasi, karakteristik badan pelaksanan, lingkungan sosial, ekonomi dan politik dan sikap pelaksana. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran implementasi kebijakan penyediaan air bersih di Kota Parepare. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare, Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Parepare dengan jumlah informan sebanyak 9 orang. Teknik dan instrumen pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah sumber daya manusia menyebabkan pelaksanaan penyediaan air bersih kurang maksimal meskipun tidak terlalu dominan, dukungan dana yang masih terbatas dengan dilakukannya penganggaran berdasarkan skala prioritas dan masih kurangnya water treatmen atau penyaringan air untuk meningkatkan kualitas air. Koordinasi antar badan pelaksana sudah berjalan dengan baik yang ditandai dengan pembentukan pokja sanitasi. Karakteristik badan pelaksana dengan masih dominannya kewenangan pemerintah daerah mempercepat proses pencapaian sasaran kebijakan dan pola hubungan birokrasi sangat mendukung pelaksanaan kebijakan. Pada lingkungan sosial masih terdapat masyarakat yang belum mampu dilayani oleh PDAM dengan tidak adanya pembukaan sambungan baru. Pada lingkungan ekonomi, rendahnya tarif air menyebabkan PDAM tidak dapat melakukan investasi untuk penyediaan air bersih. Pada lingkungan politik dukungan aktor politik dalam hal ini DPRD Kota Parepare sangat membantu pencapaian tujuan pelaksanaan kebijakan. Sikap pelaksana dengan kecendrungan untuk patuh pada perintah atasan melahirkan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas dan responsifitas instansi pelaksana terhadap keluhan pelanggan yang dilaksanakan dengan pembentukan tim untuk menangani keluhan pelanggan dengan standar waktu penyelesaian keluhan selama dua hari.

Pembuat

Andi Pangurisan
Amir Imbaruddin
Alam Tauhid Syukur

Sumber

2017

File PDF Item Type Metadata

Number of Attachments

1