FAKTOR SUMBER DAYA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PENGAWASAN MAKANAN YANG BEREDAR DI KABUPATEN ENREKANG

Dublin Core

Judul

FAKTOR SUMBER DAYA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PENGAWASAN MAKANAN YANG BEREDAR DI KABUPATEN ENREKANG

Deskripsi

Permasalahan perlindungan konsumen selama ini adalah minimnya sumber daya terutama sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta terbatasnya fasilitas atau sarana dan prasarana.Hal ini sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan konsumen pada pengawasan makanan yang beredar di Kabupaten Enrekang. Penelitian ini bertujuan mengkaji faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan perlindungan konsumenpada pengawasan makanan yang beredar di Kabupaten Enrekang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif untuk menggambarkan faktor-faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan perlindungan konsumen pada pengawasan makanan yang beredar di Kabupaten Enrekang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan perlindungan konsumen belum memadai, hal ini terlihat pada jumlah staf masih sangat minim jika dibandingkan dengan luasan wilayah kerjanya dimana jumlah pelaku usaha yang harus dibina dan diawasi tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang ada pada bidang perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang. Demikian juga halnya jika dibandingkan dengan jumlah penduduk sebagai konsumen yang harus dilindungi dalam mengkonsumsi makanan yang layak. Maka sangat dibutuhkan penambahan staf baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Namun pada ketersediaan informasi sudah cukup baik dengan tersedianya sumber informasi baik dari lembaga lain maupun dari media massa dan media lainnya, walaupun lembaga swadaya masyarakat yang menangani perlindungan konsumen sebagai sumber aspirasi masyarakat belum terbentuk. Pada kewenangan bahwa implementor dalam hal ini Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan melaksanakan perlindungan pada konsumen. Sedangkan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang masih sangat minim dimana belum adanya sarana penunjang yang berhubungan langsung dengan pengawasan dilapangan dan pengujian di laboratorium. Sehingga dibutuhkan pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung dalam terwujudnya perlindungan konsumen.

Pembuat

A. Heriani
Frida Chairunisa
Makmur

Tanggal

2017

File PDF Item Type Metadata

Number of Attachments

1